JAKARTA-Sejumlah kepala desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menemui Komite IV DPD RI terkait rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang pembiayaanya diambil dari Dana Desa. Hal itu terkait makin beratnya dana desa menanggung program pemerintah pusat, sehingga Pemdes menjadi kebingungan.
“Harusnya pemerintah pusat mengajak bicara dulu dan duduk bersama para Kepala Desa, jangan pemerintah pusat memaksakan programnya, termasuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih,” kata Ketua umm Apdesi, Asep Anwar Sadat didampingi Kepala Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hadian Supriatna dan sejumlah kades lainnya, di DPD RI, Kamis (6/3/2025).
Adapun beberapa Jajaran Apdesi yang ikut mendampingi dalam pertemuan itu, antara lain, Elan Hermawan – Dept. Organisasi & Kelembangaan, Jenal – Wasekjen DPP Apdesi, Eef Saeful Malik – DPC Purwakarta Apdesi, Yayan – DPC Majalengka Apdesi, Dudung Abdulah Yasin – DPC Majalengka Apdesi, Maretha Ayu W – Sekretariat DPP Apdesi, Budi – DPC Purwakarta Apdesi dan Duki – DPC Bandung Barat Apdesi.
Lebih jauh Kepala Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedas Kabupaten Purwakarta menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah miniaturnya pemerintah pusat, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangun desa. Karena itu, kita bukan menolak program pendirian Koperasi Desa Merah Putih, namun sebaiknya tidak menggunakan dana desa. “Jadi kami mohon arahan dari DPD RI, agar APDESI ini menjadi rumah perjuangan pergerakan. Jadi jangan sampai mematikan demokrasi,” ujarnya.
Hal yang diungkapkan,Kepala Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Hadian Supriatna yang mengkritik rencana pembentukan Koperasi Merah Putih yang dinilainya kurang jelas dan tidak transparan dengan tata kelolanya. “Harusnya, yang diberdayakan itu adalah BUMDesnya, nah dari dana BUMDes itu kemudian bisa dibentuk Koperasi Merah Putih, jadi tidak mengambil dana desa,” paparnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Jambi, Elviana, secara tegas menolak rencana pemerintah yang akan menggunakan dana desa untuk membiayai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). “Tentu, kami keberatan dengan kebijakan itu. Karena bisa memberatkan keuangan desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.
Dikatakan Elviana, bahwa DPD tidak menolak pembentukan Koperasi Desa, hanya saja tidak menggunakan dana desa yang hanya sekitar Rp1 miliar per tahun. Karena pembentukan koperasi itu akan menelan dana Rp3 miliar hingga Rp4 miliar selama lima tahun. “Program ini disebut akan dijalankan oleh Bank Himbara, di mana desa akan dikenakan angsuran tahunan dari Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa,” terangnya.
Elviana mengaku kecewa dengan program pemerintah pusat. “Saya kira pemerintah akan membiayai program ini dengan sumber dana lain. Ternyata, dananya diambil dari Dana Desa yang hanya Rp1 miliar per tahun itu. Pemerintah benar-benar tidak memahami kondisi keuangan desa,” paparnya.
Menurutnya, kebijakan ini akan mengurangi anggaran pembangunan desa, yang sebelumnya digunakan untuk pengerasan jalan, pembangunan PAUD, pembangunan turap, dan pemenuhan janji kampanye kepala desa. Jika desa harus membayar angsuran Rp3-4 miliar dalam lima tahun, maka alokasi Dana Desa hanya tersisa sekitar Rp200 juta per tahun, jumlah yang sangat minim untuk kebutuhan pembangunan.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
Sumber:SUARAINVESTOR.COM
.jpg)
0 Komentar