Elviana: DPD RI Minta Pemda Sinergi dan Dukung Tugas BPKP Selamatkan Uang Negara

elviana September 22, 2025

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Hj Elvina, (kedua dari kiri) saat kunjungan kerja (kunker) di Kantor Perwakilan BPKP Sumut Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (22/9/2025). (IST)

Medan-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah daerah (Pemda) di Sumut untuk bersinergi dan mendukung BPKP Perwakilan Sumut dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pengawasan.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Hj Elvina, ketika diwawancara usai kunjungan kerja (kunker) di Kantor Perwakilan BPKP Sumut Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (22/9/2025).

Video KLI INI

“Kita semua sepakat uang negara harus diselamatkan, agar penggunaannya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Untuk itu, kami meminta Pemda dan BPKP yang merupakan bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk bersinergi dan satu bahasa bahwa uang negara harus diselamatkan,” ujarnya.

Elvina menyebutkan, kunker itu dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No62 tahun 2024 terkait penggunaan APBN 2025 pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Dalam pertemuan itu kita mendapat banyak masukan tentang bagaimana hasil pengawasan BPKP terhadap penggunaan APBN yang beredar di Sumut, antara lain dana transfer ke daerah (TKD), dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” sebutnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Farid Firman, mengaku pihaknya lebih mengutamakan pengawasan daripada penindakan, untuk memastikan kucuran uang negara terpakai dengan baik dan tepat sasaran.

“Fokus pengawasan BPKP yakni evaluasi penyelenggaraan dana TKD (DAU/DAK/DBH), evaluasi akuntabilitas keuangan dan pembesaran (termasuk dana desa), evaluasi dana bantuan pendidikan (termasuk BOS), serta monitoring PHTC pembangunan RS dari tipe D Pratama ke tipe C,” ujarnya.

Dari pengawasan tersebut, Farid menambahkan BPKP Sumut menemukan adanya tata kelola pengelolaan TKD yang perlu diperkuat, belanja wajib (Mandatory Spending) belum tercapai, kelemahan tata kelola pelaporan dan data, serta permasalahan pada pekerjaan fisik.

Diketahui, sejumlah anggota DPD RI yang turut hadir dalam kunker itu yakni KH Muhammad Nuh, Darwati A Gani, Cerint Iralloza Tasya, Arif Eka Saputra, Hj Amaliah, Amira Namira Fauzi, Dinda Rembulan, Dwi Ajeng Sekar Respaty. (Red)