 |
| Gubernur BI (KIRI) dan Anggota Komite IV DPD RI Dr Hj Elviana MSi (kanan). |
JAKARTA- Anggota Komite IV DPD RI, Dr. Hj. Elviana, M.Si, mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) dalam mendorong transformasi transaksi keuangan non tunai melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Namun, ia juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat di daerah, terutama di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, terkait manfaat dan penggunaan QRIS.
Hal tersebut disampaikan Elviana saat mengikuti Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Gubernur BI dan jajaran, yang membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, di Ruang Sriwijaya, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Saya mendapatkan laporan dari para pimpinan bank di daerah, bahwa di beberapa kabupaten seperti di Bungo, tingkat penarikan uang tunai di ATM masih sangat tinggi. Ini menunjukkan masyarakat masih dominan menggunakan uang tunai untuk bertransaksi,” kata Elviana.
Melihat kondisi tersebut, Elviana meminta kepala-kepala bank di daerah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi penggunaan QRIS, agar masyarakat terbiasa melakukan transaksi non tunai yang lebih aman, praktis, dan efisien.
“Permintaan saya kepada para kepala bank agar meningkatkan edukasi QRIS. Tujuannya agar masyarakat mulai meninggalkan transaksi tunai,” lanjutnya.
Elviana juga menegaskan bahwa masukan dari DPD RI akan digunakan sebagai bagian dari pandangan lembaga terhadap kebijakan ekonomi makro yang akan dijalankan pemerintah tahun 2026.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menambahkan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari agenda Komite IV untuk mendalami kebijakan moneter dan fiskal yang akan berlaku tahun mendatang.
“Hari ini kita rapat kerja dengan Gubernur BI, dan lusa kita akan mengundang Menteri Keuangan. Banyak hal kita bahas, termasuk perkembangan suku bunga BI (BI Rate),” kata Nawardi.
Menurut Nawardi, stabilitas ekonomi saat ini cukup terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat ruang bagi BI untuk kembali menurunkan suku bunga, guna mendorong daya beli masyarakat dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2025.
“Pada Mei 2025 lalu, BI telah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Jika situasi stabil terus berlanjut, ada peluang BI Rate turun lagi,” ujarnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
"Ketika dua kebijakan ini bersinergi, kami yakin Indonesia bisa bertahan dan tumbuh di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global,” pungkas Nawardi. (Red)
.jpg)
0 Komentar