Jakarta-Anggota Komite IV DPD RI Dr Hj Elviana MSi menyampaikan aspirasi para kepala desa (kades) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberatan penggunaan dana desa yang dipaksakan untuk program ketahanan pangan, seperti penanaman jagung.
Dalam pertemuan resmi bersama kementerian Keuangan RI itu, Elviana menegaskan bahwa banyak kepala desa merasa terbebani dengan kewajiban penggunaan dana desa untuk sektor tertentu, sementara kebutuhan riil di desa sangat beragam.
“Aspirasi dari para kades harus didengar. Ini saya sampaikan aspirasi dari para kades. Mereka menyampaikan bahwa penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan seperti tanam jagung dirasa memberatkan karena tidak semua wilayah cocok untuk komoditas tersebut,” ujar Elviana dalam forum tersebut di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (9/7/2025).
"Saya berharap pemerintah pusat lebih fleksibel dalam mengatur penggunaan dana desa dan memberikan ruang bagi desa untuk menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal, ujar senator Jambi ini.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada desa dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan dari bawah. "Saya sampaikan aspirasi Kades ke Menteri Keuangan tentang keberatan dana desa dipaksakan untuk program ketahanan pangan seperti nanam jagung,"pungkas Elviana.
Menanggapi hal itu, warga Jambi banyak memberikan pendapat. Salah satunya Agustian Haris. "Sepakat buk. Harapan kami program tetap jalan tapi harus disesuaikan dengan sikon alamnya. Survei kelapangan apakah alam pulau Jawa bisa di implementasikan dengan alam di Sumatera khusus Jambi. Karena cuaca dan iklim kita jauh berbeda. Kemudian untuk mencari opjek lahan amatlah sulit sebab dimana-mana sudah dipenuhi tanaman pokok sawit. Sedangkan pokok sawit apabila sudah besar. Mau kita aplikasikan tanaman apa aja agak sulit menyatu,"kata Agustian Haris.
Hal senada juga disampaikan Bang Idun. "Tolong sampaikan Ibu Dewan, bobalah pemerintah Pusat itu lihat apa yang menjadi kebutuhan prioritas daerah setempat. Jangan disama ratakan antara daerah Sumatera dengan Jawa, Kalimantan dan daerah lainnya. Coba buatlah peraturan itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar daerah masing-masing. Disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran,"ungkap Bang Idun.
Kemudian ada juga Maas, warga jambi lainnya. "Seharusnya desa setempat yang memilih. Karena setiap wilayah desa lndonesia tidak bisa disamakan. Ada desa yang terletak jauh dari kota, tentu ongkosnya mahal jika jagung misalnya yang diolah pasti rugi atau mubazir. Tapi jika pemerintah bisa memproduksi dalam bentuk barang jadi mungkin berhasil. Terimakasih wasalam,"pungkas Maas. (AsenkLeeSaragih)
0 Komentar