Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat kerja ini, Anggota DPD RI Dapil Jambi, Elviana, secara khusus menyoroti laporan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan Kementerian Keuangan. Ia mengingatkan agar laporan evaluasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar diikuti pembenahan kebijakan di lapangan.
Evaluasi kinerja ini jangan hanya sekadar laporan di atas meja. Harus ada tindak lanjut nyata agar program benar-benar sampai ke rakyat di desa,” tegas Elviana.
Selain itu, Elviana mengkritisi penggunaan Dana Ketahanan Pangan yang melibatkan Dana Desa. Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan lebih jelas agar pemerintah desa tidak kebingungan, terutama dalam hal pertanggungjawaban anggaran.
“Dana Ketahanan Pangan yang melibatkan Dana Desa perlu aturan yang rinci. Jangan sampai desa bingung, akhirnya pelaksanaannya setengah-setengah dan rawan bermasalah,” ujarnya.
Tak kalah penting, Elviana juga menekankan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar penguatan ekonomi desa. Ia mendesak agar koperasi desa tidak sekadar jadi slogan, tetapi punya anggaran khusus yang sinkron dengan Dana Desa.
“Koperasi Desa Merah Putih ini harus betul-betul dihidupkan. Jangan cuma jadi nama, tapi dananya tidak jelas. Harus ada pos khusus agar koperasi bisa menopang ekonomi warga desa,” tegas Elviana di hadapan Sri Mulyani.
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik dorongan DPD RI untuk memperkuat kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan desa, termasuk sinkronisasi lintas kementerian, evaluasi kebijakan ketahanan pangan, serta pendanaan koperasi.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum nyata memperkuat sinergi pusat-daerah, memastikan Dana Desa benar-benar produktif, Dana Ketahanan Pangan berjalan optimal, dan Koperasi Desa Merah Putih tumbuh sebagai motor ekonomi rakyat di akar rumput.(Red)
.jpg)
0 Komentar